Analisis Inovasi Pendidikan

1. Pengertian inovasi :

a.     Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi adalah pemasukan atau atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode atau alat)[1]

b.     Inovasi artinya: pembaharuan (bidang pengembangan kemasyarakatan, sains/ iptek).[2]

c.     Secara etimologi inovasi ialah suatu perubahan yang baru yang menuju kearah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana (tidak secara kebetulan saja).[3]

d.    Inovasi pendidikan ialah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada) sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan.[4]

Dari keempat definisi tersebut dapat diverbalisasikan menjadi suatu definisi yang komprehensif, yakni inovasi adalah penemuan baru dan kualitatif yang belum ada sebelumnya, diperoleh melalui sebuah perencanaan yang matang guna menuju kearah perbaikan.

2. Hambatan-hambatan inovasi pendidikan:

a)Hambatan psikologis[5]
Hambatan-hambatan ini ditemukan bila kondisi psikologis individu menjadi faktor penolakan. Hambatan psikologis telah dan masih merupakan kerangka kunci untuk memahami apa yang terjadi bila orang dan sistem melakukan penolakan terhadap upaya perubahan.

b) Hambatan praktis
Hambatan praktis adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik. Untuk memberikan contoh tentang hambatan praktis:

1) waktu, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan memerlukan jangka waktu panjang, karena pendidikan bercorak mendidik. Dalam perbuatan biasanya orang dapat melihat dan memeriksa hasilnya dengan segera. Hasil pendidikan itu baru dapat dilihat pada generasi berikutnya[6]. Mungkin hal itu yang menjadi dasar penolakan.
2) sumber daya, tidak adanya sumber daya yang memadai guna menjalankan suatu inovasi tertentu bisa menjadi hambatan terlaksananya inovasi tersebut. Seperti halnya KBK, di sekolah- sekolah yang kurang maju KBK belum bisa dilaksanakan karena minim dan juga rendahnya sumber daya baik itu berupa sumberdaya manusia maupun biaya.
3) sistem, sebagaimana dipaparkan oleh C.E. Beeby, bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini berantakan dan luar biasa kompleknya, hal ini bisa kita lihat dari tiga aspek  dari struktur administrasi yang vital untuk meningkatkan standar pendidikan[7]:

a.     Struktur administrasi secara keseluruhan yang terlalu luas dan fragmentasi, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemerintah untuk segera memperbaiki mutu pendidikan secara nasional. Fragmentasi administrasi pendidikan baik di tingkat nasional maupun propinsi menambah kesulitan mengadakan perubahan.

b.     Pengawasan ganda atas sekolah dasar, pengawasan sekolah dasar memberikan ilustrasi yang jelas mengenai tidak padunya struktur administrasi. Disamping kesulitan yang timbul oleh pemisahan SD negeri dan swasta, sekolah agama dan bukan  agama, juga adanya masalah dualisme pengawasan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaaan serta Departemen Dalam Negeri.

c.     Koordinasi horizontal antara Badan Pengembangan Pendidikan (BPP) dengan unit-unit lain di dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dalam pengawasan terhadap pembaharuan-pembaharuan dan anggaran pembangunan.

c) Hambatan nilai

Hambatan nilai melibatkan kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin selaras dengan nilai-nilai, norma-norma dan tradisi-tradisi yang dianut orang-orang tertentu, tetapi mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut sejumlah orang lain. Jika inovasi berlawanan dengan nilai-nilai sebagian peserta, maka bentrokan nilai akan terjadi dan penolakan terhadap inovasi pun muncul. Jika kita memandang Norwegia sebagai suatu masyarakat dengan konflik kepentingan, maka tampaknya adil dan wajar bila kita menghentikan perubahan yang berlawanan dengan keyakinan orang-orang tertentu. Harus juga dapat diterima bahwa orang akan berusaha mengimplementasikan perubahan yang selaras dengan perangkat nilai yang dianutnya. Untuk melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai, posisi kekuasaan/otoritas sering digunakan. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan apa hambatan nilai itu, dan apa hambatan yang akan muncul di masa depan.

d) Hambatan kekuasaan

Kekuasaan itu sendiri belum tentu negatif dan tidak harus dipandang sebagai hambatan. Kekuasaan itu perlu untuk memelihara kepentingan dan nilai-nilai. Kekuasaan juga merupakan bagian penting dari posisi kepemimpinan. Sangat penting untuk menyadari keberadaan faktor kekuasaan ini dalam organisasi dan sistem sosial dan dapat melihatnya serta melawannya bila kekuasaan disalahgunakan. Masalahnya adalah bahwa seseorang yang berada pada tampuk kekuasaan memiliki kesempatan yang besar untuk memanipulasinya demi keuntungannya sendiri dan demi mempertahankan posisi dan tradisi struktur. Kekuasaan dapat dengan mudah dipergunakan untuk memberi kelompok besar tertentu keuntungan yang lebih besar daripada kelompok-kelompok lainnya. Sayangnya banyak contoh yang menunjukkan kekuasaan dan wewenang terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang dan digunakan dengan cara yang sangat tercela. Tetapi bukan kekuasaan itu sendiri yang menentukan, melainkan cara menggunakannya dan nilai-nilai yang berada di belakangnya.[8]

Sebab-sebab terhambatnya inovasi

§  Karena adanya penolakan dari pihak-pihak yang menerima pembaruan yang menganggap sebagai hal yang merugikan. Anggapan negatif merupakan sikap pesimis terhadap suatu tindakan yang akan dilakukan, sehingga kecil kemungkinan berhasil jika kita besikap pesimis.

§  Kurangnya mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait dalam suatu oraginsasi atau sekolah. Suatu pembaharuan tidak akan berjalan normal jika tidak adanya dukungan dan partisipasi dari semua pihak.

§  Minimnya dana yang digunakan pembaruan fasilitas-fasilitas lama yang menuntut segera diganti dengan peralatan atau fasilitas baru sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa alokasi dana untuk bidang pendidikan di negara kita sangat minim dan tidak merata. Hal itu dapat kita ketahui dari banyaknya sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan karena tidak adanya biaya yang cukup guna pengembangan sekolah.

§  Kurangnya peran para ahli dalam mengemban tugas sebagai inovator yang mempunyai profesionalisme yang tinggi. Perkembangan inovasi di dunia pendidikan masih kalah pesat dengan inovasi-inovasi di bidang sains dan teknologi, salah satu penyababnya adalah kurangnya greget para ahli, walaupun sebenarnya kita memiliki banyak pakar pendidikan.

3. Strategi agar inovasi dapat berjalan dengan baik.

Supaya inovasi dapat berkembang dan berjalan dengan baik bisa beracuan pada  lima asumsi.

Asumsi pertama adalah bahwa proses inovasi memiliki urutan yang rasional. Ini berarti bahwa inovasi dipandang sebagai mengikuti urutan logis dengan fase-fase yang didefinisikan secara jelas. Jadi, urutan terjadinya hal-hal ini bukan suatu kebetulan. Menurut model ini, semua inovasi diawali dengan penelitian dasar dan dilanjutkan dengan penelitian terapan. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan baru (tuntutan akan orisinalitasnya), tanpa mempedulikan nilai hasilnya. Penelitian lanjutan dilakukan berdasarkan hasil-hasil ini, tetapi sekarang dengan memperhatikan penerapan hasil-hasil penelitian itu. Jadi, penelitian ini mungkin akan memberikan hasil yang dapat mengarah pada praktek-praktek baru atau mempengaruhi praktek-praktek lama.

Asumsi kedua telah diilustrasikan secara implisit di atas, yaitu aspek perencanaan jangka panjang. Contoh penisilin  menunjukan bahwa inovasi sering kali merupakan proses yang panjang. Aspek waktunya sering lebih panjang daripada yang direncanakan semula. Penggunaan produk itu untuk jangka waktu lama sering menunjukkan efek samping yang tidak diprediksi. Dalam kasus penisilin, masalah muncul berupa penolakan, imunitas dan alergi. Maka muncullah kebutuhan untuk mengembangkan jenis antibiotik yang baru. Ini memperpanjang proses inovasi. Sumber ekonomi tambahan juga diperlukan untuk penelitian lebih lanjut dan untuk pengembangan produk baru. Metode penaikan modal mengakibatkan penisilin dijual dengan harga tinggi. Keuntungannya disalurkan kembali ke penelitian. Menjual produk dengan harga yang sangat tinggi agar memperoleh dana yang dapat dialokasikan untuk penelitian dan uji coba merupakan praktek yang lazim.

Asumsi ketiga adalah bahwa spesialisasi pekerjaan dan koordinasi juga merupakan bagian dari model inovasi. Ini berarti bahwa setiap langkah dalam proses inovasi harus dijalankan oleh ahli atau kelompok ahli. Setiap orang diberi bidang pekerjaan dan tanggung jawab khusus. Para peneliti merupakan spesialis yang terlatih dalam sikap maupun metodenya dalam bidang ini. Profesional lainnya masuk ke dalam fase eksperimentasi dan uji coba. Fase ini sering disebut fase implementasi, yaitu fase ketika ide-ide diubah menjadi realitas. Implementasi eksperimental ini merupakan prasyarat penting untuk difusi (penyebarluasan) yang dilakukan dalam fase berikutnya.

Asumsi keempat adalah pengguna pasif dan rasional. Di dalam strategi inovasi, kita mempersepsi para pengguna produk yang baru dikembangkan atau ditingkatkan itu sebagai pihak yang tidak berpengaruh langsung terhadap proses inovasi. Para peneliti dan ahli-ahli lainnya memperhatikan hal ini. Dengan kata lain, para ahli tahu apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen.

Asumsi terakhir yang akan disebutkan adalah bahwa investasi yang besar diperlukan sebelum difusi atau penyebarluasan dilakukan. Jelas bahwa diperlukan banyak sumber daya profesional serta akses ke sumber ekonomi untuk penelitian, eksperimen, pengembangan dan promosi jenis inovasi ini. Jadi, model ini telah menunjukkan sangat dapat diterapkan dalam bidang komersial.[9]

---

[1] Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta, 2003, hlm; 435.

[2] Partanto, A, Pius, Al Barry M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer, penerbit Arkola surabaya. Hlm: 259.

[3] Zahara Idrist ,Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan, PT Gramedia Widasarana, Jakarta, 1992. Hlm: 70

[4] Suryobroto, Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan, PT Aneka Cipta, Jakarta, 1990. Hlm: 127.

[5] ibid

[6] ,Tim Dosen FIP-IKIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan, usaha nasional: Surabaya, 2003, hlm; 30

[7] Beeby, PENDIDIKAN DI INDONESIA penilaian dan pedoman perencanaan, LP3ES: Jakarta, 1987, hlm; 242, 245

[8] Suryobroto, Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan, PT Aneka Cipta, Jakarta, 1990. Hlm: 127.

[9] ibid